Kumpulan Jurnal Penelitian

Jakarta, BNP2TKI (2/9) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh masyarakat agar melihat perkembangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang harus dilihat adalah keberadaan 2 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. "Ini jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Tentu tenaga kerja membawa keuntungan bersama, baik Indonesia dan Malaysia," kata Presiden saat menyampaikan sikap terkait hubungan Indonesia-Malaysia di Markas Besar TNI di Cilangkap, sebagaimana dirilis Kompas.Com, Jakarta, Rabu (1/9). Selain itu, Presiden mengatakan, ada 13.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia dan 6.000 pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia. Selain itu, jumlah wisatawan asal Malaysia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang dari total 6,3 juta wisatawan. "Investasi Malaysia di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 285 proyek dengan nilai Rp 1,2 milyar ...

Kamis, 02 September 2010 Jakarta, BNP2TKI (2/9) -- Pidato lunak (soft power) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemelut memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia dinilai lebih merupakan pencerminan karakternya selama ini. "Saya cermati, pidato yang disampaikan Presiden SBY di Cilangkap (Rabu malam, 01/09) itu tidak bisa lepas dari karakternya selama ini. Ia memilih jalan diplomasi ketimbang kekerasan atau perang, dengan pertimbangan karena saling ketergantungan di antara kedua negara bertetangga ini,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Drs Irgan Chairul Mahfidz, ketika ditemui di Ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di Jakarta , Kamis (2/9) pagi. Irgan tidak mempersoalkan gaya bicara Presiden SBY yang santun dan soft power itu. “Yang terpenting, jangan sampai ada yang lebih rendah dalam hal ini. Soalnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan jangan mau didikte. Lakukan diplomasi yang elegan dan cerdas," ujar Sekretaris Je...

Kamis, 02 September 2010 Jakarta, BNP2TKI (2/9) - Anggota Komisi Bidang Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Chusnunia mengharapkan, pemerintah tidak perlu menaikkan tensi ketegangan dengan mengancam memutus hubungan diplomatik, apalagi sampai keluar instruksi perang. Dalam Rilis yang dibagikan ke wartawan, Rabu (1/9), Chusnunia menyarankan pemerintah tidak perlu menaikkan tensi ketegangan dengan Malaysia, apalagi sampai menginstruksikan perang dengan negeri jiran itu. “Ketegasan pemerintah justru lebih diperlukan dalam isu-isu perlindungan Tenaka Kerja Indonesia (TKI),” ujar Chusnunia. Dia menyebutkan insttruksi perang belum perlu. Yang penting adalah ketegasan pemerintah untuk melindungi TKI kita di Malaysia. Menurut Chusnunia, perlindungan TKI mestinya menjadi isu utama yang diusung saat hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia memanas. Ketegasan dalam melindungi TKI di Malaysia justru menjadi bagian dari politik diplomasi Indonesia dan menjaga integritas bangsa ini. "...

Jum'at, 03 September 2010 Tangerang, BNP2TKI (3/9) – Gencarnya sorotan masyarakat dan kalangan politisi DPR terhadap petugas money changer atau Valas dan sopir angkutan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) TKI di Selapajang, Tangerang, Banten, membuat Kepala Satuan Pelayanan Kepulangan (SPK), AKBP Rolly Laheba SH MH, benar-benar geram. Jabatan baru (di dalam menangani kepulangan TKI) yang belum pernah dikenalinya sama sekali, tidak membuat Rolly -- sapaan akrab AKBP Rolly Laheba SH MH, red. -- hilang strategi dalam mengambil tindakan tegas terhadap para petugas pelayanan kepulangan TKI. Kamis (2/9) sore, Rolly membuat kebijakan -- memberlakukan pakaian seragam untuk sopir angkutan kepulangan TKI dan petugas valas. Rolly menjelaskan, pakaian seragam untuk petugas Valas dan sopir angkutan kepulangan TKI ini tidak seperti yang dikenakan selama ini. Melainkan, disesuaikan dengan simbol dan atribut masing-masing perusahaan. "Tujuannya untuk...

Jelang Lebaran, Remitansi TKI Capai Rp 20 Triliun Senin, 30 Agustus 2010 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Remitansi yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri meningkat drastis. Jelang Hari Raya Idul Fitri, diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 20 triliun. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengatakan, indikasi meningkatnya remitansi bisa dilihat dari tingginya transfer uang dari luar negeri ke daerah-daerah asal TKI. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kemenakertrans, di Kabupaten Kediri transfer dana TKI pada triwulan II/2010 ini sudah mencapai Rp 447,60 miliar. Kantor pos Kudus juga melaporkan, jumlah pengiriman uang TKI selama bulan Juli 2010 mencapai Rp 100 miliar, sementara Kabupaten Sumbawa mencatat remitansi lebih dari Rp 200 miliar. Muhaimin dalam rilis yang diterima Republika, Senin (30/8) mengimbau agar para TKI maupun keluarganya dapat memanfaatkan uang tersebut dengan lebih produktif. ''Gunakan secara bijak dan sesua...

04 September 2010 Lumajang, BNP2TKI (3/9)-- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Slamet (48), Jum’at (3/9), meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. "Slamet adalah salah satu TKI yang dideportasi Pemerintah Malaysia," kata Lily Pujiati dari Peduli Buruh Migran melalui surat elektronik kepada Tempo. Slamet, warga Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, dideportasi bersama 800 buruh migran lainnya pada Kamis (2/9). Dari Malaysia, mereka dibawa ke Tanjung Pinang. Sebanyak 311 di antaranya, termasuk Slamet, kemudian diangkut dengan KM Ciremai menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Slamet seharusnya melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, karena dalam kondisi sakit, dia diturunkan di Jakarta, dan dibawa ke RUSUD Koja. Slamet sempat mendapat perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum akhirnya meninggal. Mengutip keterangan dokter yang merawatnya, Peduli Buruh Migran dalam surat elektorni...

144 TKI Dideportasi dari Malaysia Minggu, 29 Agustus 2010 10:55 WIB Samarinda (ANTARA News) - Sebanyak 144 Tenaga Kerja Indonesia dideportasi dari Malaysia. Kepala KPPP (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Ajun Komisaris Benny Catur Waluyo, saat dihubungi wartawan dari Samarida, Sabtu malam menyatakan, ke-144 TKI itu tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kamis malam, 26 Agustus 2010. "Mereka tiba di Pelabuhan Tunon Taka dari Sabah, Malaysia dengan menggunakan KM. Franchis," ungkap Kepala KPPP Nunukan itu. Ke-144 TKI yang dideportasi tersebut, lanjut Benny Catur Waluyo, empat orang di antaranya masih anak-anak, 26 wanita dewasa dan 114 laki-laki. "Mereka langsung pulang ke daerah asalnya masing-masing," kata Benny Catur Waluyo. Deportasi TKI itu, lanjut Keala KPPP Nunukan tersebut, tidak terkait dengan situasi yang terjadi saat ini, yakni memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. "Mereka dideportasi terkait dokumen...

BNP2TKI (05/08) - Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan instrumen pelindung utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kartu ini menggunakan sistem informasi yang berisi (content) 60 jenis data, mulai dari jati diri TKI, asuransi, PT yang berangkatkan, Kontrak Kerja, nama pengguna, dan lain-lainnya. “BNP2TKI telah memasang card reader ini di seluruh daerah embarkasi TKI,” ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat didamping Dubes Jepang, Kojiro Shiojiri ketika melepas 116 TKI perawat dan pendamping orangtua, di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jum’at (5/8). Menurut Jumhur, dengan memiliki KTKLN yang berfungsi sebagai kartu identitas diri, setiap ada masalah yang menimpa TKI di luar negeri, datanya dengan cepat akan dapat diketahui. “Di luar negeri, KTLN sudah terpasang di 5 negara, yaitu Malaysia, Taiwan, Jeddah, Riyadh dan Kuwait,” jelas Jumhur. Untuk 2010 ini, menurut Jumhur, BNP2TKI akan menambah card reader KTKLN di berbagai perwakila...

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menerbitkan empat peraturan menteri yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jakarta, 18/8 (Antara/FINROLL News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menerbitkan empat peraturan menteri yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penerbitan peraturan itu menyusul amar putusan Mahkamah Agung RI yang mencabut Permennakertrans No 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Depnakertrans, Abdul Malik Harahap di Jakarta, Selasa. "Penerbitan empat peraturan menteri ini untuk mengisi kekosongan peraturan tentang penempatan dan perlindungan TKI, setelah MA mencabut Permen 22/2008," katanya dalam Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI. Mahkamah Agung mencabut Permennakertrans No 22 tahun 2008, karena pe...

Mudahnya pembuatan paspor menjadi awal petaka bagi tenaga kerja Indonesia. Kantor Imigrasi seharusnya lebih selektif meloloskan pembuatan paspor untuk TKI. Hal ini dikemukakan Holil Asyari, anggota Komisi D Bidang Ketenagakerjaan DPRD Jember, dalam rapat di ruang komisi, Rabu (21/4/2010). Menurutnya, permasalahan TKI berasal dari pengurusan dokumen keimigrasian. "Mereka tidak punya paspor 24 (paspor khusus TKI), tapi paspor 48. Kemudahan Imigrasi mengeluarkan paspor ini adalah awal petaka bagi TKI," kata Holil. Persoalan semakin diperkeruh dengan permainan di Imigrasi Malaysia yang memberikan visa satu bulan kepada TKI. Akhirnya, setelah visa habis, TKI dikejar-kejar, disiksa, dan dideportasi. Holil mengatakan, seharusnya Kantor Imigrasi selektif. "Kalau tidak ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jangan diberi paspor," katanya. Syahroni, anggota Komisi D lainnya, meminta agar surat rekomendasi dari Disnakertrans dipastikan lebih dulu. ...

SOLO (Suara Karya): Indonesia tidak akan mencabut kebijakan penghentian sementara (moratorium) penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Kebijakan ini berlaku hingga nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terbaru sudah ditandatangani kedua negara. Saat ini, MoU sudah dalam tahap pembahasan akhir, terutama mengenai struktur biaya proses pemberangkatan/penempatan TKI ke Malaysia. Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar usai meresmikan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Surakarta (Solo), Rabu (14/4). "Malaysia sendiri masih membutuhkan waktu untuk meyakinkan diri mengenai isi MoU. Mudah-mudahan akhir bulan ini selesai," katanya. Mengenai struktur biaya penempatan TKI ke Malaysia, rencananya akan disesuaikan dengan daerah embarkasi pemberangkatan. Namun, ini perlu dihitung secara detail. Jadi, jika nota kesepahaman ini belum ditandatangani oleh kedua negara, maka Indonesia tidak akan membuka penempa...

Pertengahan Juni nanti Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjanji akan memberikan kebebasan kepada setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tiba dari Negara tempatnya bekerja (negara penempatan-red) untuk memilih terminal kedatangan. Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI, Kamis (6/5), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, kriterianya bukan dari Negara mana melainkan kesiapan TKI untuk memilih jalur normal atau jalur khusus yang disediakan Negara. Sejak Februari lalu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan uji coba pemulangan TKI melalui terminal kedatangan umum bagi mereka yang tiba dari Hongkong dan Taiwan. “Kadang dijalankan, kadang belum, tergantung kesiapan moda transportasi dan keamanan yang tersedia. Tapi yang sudah berjalan, berjalan baik,” ujar Muhaimin. Sementara TKI yang datang dari negara -selain Hongkong dan Taiwan- tetap melalui terminal 4 Selapanjang, terminal khusus yang diperuntukkan bagi para TKI serta...