Pemerintah Janji Bebaskan TKI Memilih Terminal Kedatangan
Pertengahan Juni nanti Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjanji akan memberikan kebebasan kepada setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tiba dari Negara tempatnya bekerja (negara penempatan-red) untuk memilih terminal kedatangan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI, Kamis (6/5), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, kriterianya bukan dari Negara mana melainkan kesiapan TKI untuk memilih jalur normal atau jalur khusus yang disediakan Negara.
Sejak Februari lalu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan uji coba pemulangan TKI melalui terminal kedatangan umum bagi mereka yang tiba dari Hongkong dan Taiwan. “Kadang dijalankan, kadang belum, tergantung kesiapan moda transportasi dan keamanan yang tersedia. Tapi yang sudah berjalan, berjalan baik,” ujar Muhaimin.
Sementara TKI yang datang dari negara -selain Hongkong dan Taiwan- tetap melalui terminal 4 Selapanjang, terminal khusus yang diperuntukkan bagi para TKI serta adanya moda transportasi yang disediakan penyelenggara terminal untuk mengantarkan para TKI ke daerah asal.
Dalam hal perlindungan kepada TKI, Muhaimin mengakui peran atase tenaga kerja di negara penempatan TKI belum maksimal. Untuk itu tahun ini Kementrian Tenaga Kerja sudah menempatkan sembilan atase tenaga kerja untuk sembilan perwakilan negara penempatan TKI, yakni Malaysia, Korea Selatan, Yordania, Kuwait, Taiwan, Australia, Hongkong, Libanon, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Dikatakan Muhaimin, atase juga berperan membuka pasar tenaga kerja.
Selain itu Kementrian Tenaga Kerja tengah merampungkan rancangan peraturan menteri tentang proses kedatangan TKI. Pasal-pasal yang akan diatur diantaranya; batas waktu masa tunggu, standar pelayanan pengaduan, standar tempat transit, pengawasan tempat penukaran uang, dan pengawasan harga tiket.
Sumber: Koran Tempo, Jumat (7/5)
Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI, Kamis (6/5), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, kriterianya bukan dari Negara mana melainkan kesiapan TKI untuk memilih jalur normal atau jalur khusus yang disediakan Negara.
Sejak Februari lalu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan uji coba pemulangan TKI melalui terminal kedatangan umum bagi mereka yang tiba dari Hongkong dan Taiwan. “Kadang dijalankan, kadang belum, tergantung kesiapan moda transportasi dan keamanan yang tersedia. Tapi yang sudah berjalan, berjalan baik,” ujar Muhaimin.
Sementara TKI yang datang dari negara -selain Hongkong dan Taiwan- tetap melalui terminal 4 Selapanjang, terminal khusus yang diperuntukkan bagi para TKI serta adanya moda transportasi yang disediakan penyelenggara terminal untuk mengantarkan para TKI ke daerah asal.
Dalam hal perlindungan kepada TKI, Muhaimin mengakui peran atase tenaga kerja di negara penempatan TKI belum maksimal. Untuk itu tahun ini Kementrian Tenaga Kerja sudah menempatkan sembilan atase tenaga kerja untuk sembilan perwakilan negara penempatan TKI, yakni Malaysia, Korea Selatan, Yordania, Kuwait, Taiwan, Australia, Hongkong, Libanon, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Dikatakan Muhaimin, atase juga berperan membuka pasar tenaga kerja.
Selain itu Kementrian Tenaga Kerja tengah merampungkan rancangan peraturan menteri tentang proses kedatangan TKI. Pasal-pasal yang akan diatur diantaranya; batas waktu masa tunggu, standar pelayanan pengaduan, standar tempat transit, pengawasan tempat penukaran uang, dan pengawasan harga tiket.
Sumber: Koran Tempo, Jumat (7/5)
Komentar