Perketat Pengurusan Paspor TKI
Mudahnya pembuatan paspor menjadi awal petaka bagi tenaga kerja Indonesia. Kantor Imigrasi seharusnya lebih selektif meloloskan pembuatan paspor untuk TKI.
Hal ini dikemukakan Holil Asyari, anggota Komisi D Bidang Ketenagakerjaan DPRD Jember, dalam rapat di ruang komisi, Rabu (21/4/2010). Menurutnya, permasalahan TKI berasal dari pengurusan dokumen keimigrasian.
"Mereka tidak punya paspor 24 (paspor khusus TKI), tapi paspor 48. Kemudahan Imigrasi mengeluarkan paspor ini adalah awal petaka bagi TKI," kata Holil. Persoalan semakin diperkeruh dengan permainan di Imigrasi Malaysia yang memberikan visa satu bulan kepada TKI. Akhirnya, setelah visa habis, TKI dikejar-kejar, disiksa, dan dideportasi.
Holil mengatakan, seharusnya Kantor Imigrasi selektif. "Kalau tidak ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jangan diberi paspor," katanya.
Syahroni, anggota Komisi D lainnya, meminta agar surat rekomendasi dari Disnakertrans dipastikan lebih dulu. "Sebab yang kena abu hangat kalau ada TKI meninggal dunia di luar negeri adalah Disnaker. Tolong, pengurusan paspor untuk TKI harus menyertakan surat dari lurah, identitas diri, dan surat izin orang tua," katanya.
Kepala Kantor Imigrasi Jember Jon Rais mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk selektif. "Namun, calon TKI biasanya mengurus paspor ke Kantor Imigrasi daerah lain, bukan di Jember," katanya.
Sementara itu, Bambang Sugeng Prasetyo, pengusaha biro jasa pengurusan paspor yang memiliki izin dari Imigrasi, mengatakan, lonjakan harga pengurusan paspor untuk TKI tak lepas dari kehadiran petugas lapangan (PL) atau tekong TKI. Harga resmi pengursan paspor sekitar Rp 270 ribu. Biro jasa seperti dirinya mengenakan tarif Rp 450 ribu - 500 ribu.
Namun, lanjut Bambang, angka itu bisa membengkak Rp 700 ribu-1,2 juta. "Sepengetahuan saya di lapangan, ada sponsor atau PL yang melayani perorangan. Katanya angka segitu sudah termasuk tiket pesawat," katanya.
Bambang mengatakan, pihaknya akan berupaya selektif dalam menerima order dari tekong. "Kami sudah sejak awal memertanyakan, apakah paspor ini untuk TKI atau bukan. Tapi dikatakan paspor untuk berkunjung," katanya. [jb 3]
Hal ini dikemukakan Holil Asyari, anggota Komisi D Bidang Ketenagakerjaan DPRD Jember, dalam rapat di ruang komisi, Rabu (21/4/2010). Menurutnya, permasalahan TKI berasal dari pengurusan dokumen keimigrasian.
"Mereka tidak punya paspor 24 (paspor khusus TKI), tapi paspor 48. Kemudahan Imigrasi mengeluarkan paspor ini adalah awal petaka bagi TKI," kata Holil. Persoalan semakin diperkeruh dengan permainan di Imigrasi Malaysia yang memberikan visa satu bulan kepada TKI. Akhirnya, setelah visa habis, TKI dikejar-kejar, disiksa, dan dideportasi.
Holil mengatakan, seharusnya Kantor Imigrasi selektif. "Kalau tidak ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jangan diberi paspor," katanya.
Syahroni, anggota Komisi D lainnya, meminta agar surat rekomendasi dari Disnakertrans dipastikan lebih dulu. "Sebab yang kena abu hangat kalau ada TKI meninggal dunia di luar negeri adalah Disnaker. Tolong, pengurusan paspor untuk TKI harus menyertakan surat dari lurah, identitas diri, dan surat izin orang tua," katanya.
Kepala Kantor Imigrasi Jember Jon Rais mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk selektif. "Namun, calon TKI biasanya mengurus paspor ke Kantor Imigrasi daerah lain, bukan di Jember," katanya.
Sementara itu, Bambang Sugeng Prasetyo, pengusaha biro jasa pengurusan paspor yang memiliki izin dari Imigrasi, mengatakan, lonjakan harga pengurusan paspor untuk TKI tak lepas dari kehadiran petugas lapangan (PL) atau tekong TKI. Harga resmi pengursan paspor sekitar Rp 270 ribu. Biro jasa seperti dirinya mengenakan tarif Rp 450 ribu - 500 ribu.
Namun, lanjut Bambang, angka itu bisa membengkak Rp 700 ribu-1,2 juta. "Sepengetahuan saya di lapangan, ada sponsor atau PL yang melayani perorangan. Katanya angka segitu sudah termasuk tiket pesawat," katanya.
Bambang mengatakan, pihaknya akan berupaya selektif dalam menerima order dari tekong. "Kami sudah sejak awal memertanyakan, apakah paspor ini untuk TKI atau bukan. Tapi dikatakan paspor untuk berkunjung," katanya. [jb 3]
Komentar