Lupakan Perang, Cukup Lindungi Saja TKI di Malaysia

Kamis, 02 September 2010

Jakarta, BNP2TKI (2/9) - Anggota Komisi Bidang Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Chusnunia mengharapkan, pemerintah tidak perlu menaikkan tensi ketegangan dengan mengancam memutus hubungan diplomatik, apalagi sampai keluar instruksi perang.

Dalam Rilis yang dibagikan ke wartawan, Rabu (1/9), Chusnunia menyarankan pemerintah tidak perlu menaikkan tensi ketegangan dengan Malaysia, apalagi sampai menginstruksikan perang dengan negeri jiran itu.

“Ketegasan pemerintah justru lebih diperlukan dalam isu-isu perlindungan Tenaka Kerja Indonesia (TKI),” ujar Chusnunia.

Dia menyebutkan insttruksi perang belum perlu. Yang penting adalah ketegasan pemerintah untuk melindungi TKI kita di Malaysia.

Menurut Chusnunia, perlindungan TKI mestinya menjadi isu utama yang diusung saat hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia memanas.

Ketegasan dalam melindungi TKI di Malaysia justru menjadi bagian dari politik diplomasi Indonesia dan menjaga integritas bangsa ini.

"Tidak ancam-ancaman perang. Cukup lindungi hak TKI," ujar aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Chusnunia menyebutkan, lemahnya diplomasi Indonesia dengan Malaysia bukan karena ada jutaan TKI di negara itu. Diplomasi Indonesia lemah karena tidak ada ketegasan dalam merespon isu-isu tertentu yang berkaitan dengan negara lain.

Dia juga mempertanyakan peran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang terkesan lamban dalam merespon isu perlindungan TKI di Malaysia.

Memanasnya ketegangan dua negara, kata Chusnunia, justru bisa digunakan sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk lebih tegas menuntut perlindungan TKI.

"Mestinya, dua institusi itu paling aktif merespon isu perlindungan TKI," tutur Chusnunia.

Berbeda dengan Chusnia, jauh sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz memberi aprsesia atas diutusnya 2 (dua) pejabat BNP2TKI untuk memperkuat diplomasi KBRI terkait ancaman mati terhadap 177 TKI/WNI di negeri Jiran itu.

Mengenai kemungkinan memulangkan TKI dari Malaysia, Chusnunia menyebut kebijakan tersebut mungkin saja dilakukan. Namun, perlu ada kajian mendalam dampak bagi TKI maupun ekonomi dalam negeri.

Jika kebijkan itu diterapkan, pemerintah harus betul-betul siap menyediakan lapangan kerja yang layak dan sepadan dengan TKI di Malaysia. (Zul)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERANAN KATALIS K3-xHxPW12O40 PADA KATALISIS SELEKTIF SINTESIS METILAMINA DARI METANOL DAN AMONIAK

GENERAL LEAST SQUARE

Faktor yang Mempengaruhi Intelegensi