photo KoleksiSkripsiHeader.gif HP CS Kami 0852.25.88.77.47(AS), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com

Malaysia Bukan Musuh Bersama

DIA tampil dengan memakai baju batik. Berpeci pula. Maklum, seusai berbuka puasa dengan perajurit TNI di Markas Besar (Mabes) Cilangkap, Presiden SBY juga melaksanakan sholat tarwih bersama dengan petinggi TNI, temasuk purnawirawan seperti Try Sutrisno, Rabu malam (1/9) silam. Suasana yang sangat sipil dan religious itu saja sudah menyimbolkan tidak akan ada pidato keras, misalnya, seperti Komando “Ganyang Malaysia” yang pernah diteriakkan oleh Presiden Soekarno pada 1963 silam.

Mungkin, harapan segelintir orang saja yang terlalu besar akan ada sesuatu yang mengagetkan. Sayang, opsi yang revolusioner itu bukanlah type seorang SBY, walau bukan berarti pilihannya keliru. Lagi pula zaman sudah jauh berubah dibandingkan dengan era Soekarno yang memang kondang gegap gempita, radikal dan penuh gelora revolusioner.

Era “perang” pun sudah kuno, sebagaimana banyak Negara dan warga bumi yang mengecam Perang Irak, perang di Gaza, termasuk di Afghanistan belakangan ini. Siapa yang mengingkari bahwa krisis keuangan di AS pada 2008 lalu, bahkan salah satu penyebabnya adalah Perang Irak yang berbiaya mahal itu? Bayangkan, US$ 15.000 miliar sebulan, dan inilah yang ikut membuat ekonomi AS kolaps, setelah disusul kasus kredit perumahan dan aksi short selling para spekulan di bursa saham.

Pemutusan hubungan diplomatic dengan Malaysia pun tak muncul dalam pidato SBY malam itu. Ada banyak hal yang menjadi latarbelakangnya, sebagaimana diungkapkan oleh SBY. Tetapi, factor ekonomi, saya kira ada di benak presiden, sebagaimana realitas konkrit hubungan ekonomi kedua Negara yang memang tak mengada-ada.

Ada hampir 3 juta TKI kita di negeri jiran itu, termasuk ratusan proyek ekonomi dan bisnis Indonesia di Malaysia. Demikian juga halnya dengan investasi Malaysia di Indonesia, mulai dari sector perkebunan, perbankan, telekomunikasi dan sebagainya. Lagi pula konfrontasi pada 1960-an telah membuktikan kedua Negara akan dirugikan secara ekonomi.

Latarbelakang itu segera memberitahu kita bahwa fenomena dunia dewasa ini tidak berwajah perang. Bukan putus hubungan diplomatic. Melainkan bagaimana antarnegara bisa hidup berdampingan secara damai, sehingga memungkinkan hubungan perekonomian yang saling menguntungkan.

Saling menguntungkan tidak berarti harus dan wajib sama-sama beruntung dengan nilai dolar yang sama. Selalu saja ada selisih atau defisitnya, suatu hal yang lumrah dalam dunia bisnis.

Jika pun sebuah Negara mengalami deficit dalam hubungannya dengan Negara lain, itu menunjukkan bahwa performace perekonomian Negara itu masih kalah unggul dibanding Negara mitranya. Tak ada yang salah di situ jika ditinjau dari sisi perdagangan internasional. Toh Negara yang “deficit” itu masih untung juga sebenarnya, mesti tak sebesar untung Negara mitranya.

Ke depan wajar saja jika kedua Negara saling melaksanakan taktik strategi yang lebih jitu sehingga lebih unggul. Fair saja. Namun meraih untung lebih sedikit dibanding Negara mitra masih lebih baik jika sama sekali tak menuai untung apapun, misalnya karena pemutusan hubungan diplomatic yang disusul putusnya hubungan ekonomi.

Adapun tentang sengketa perbatasan yang sudah kesekian kalinya masih membuka peluang duduk bersama di satu meja. Jika kelak akan buntu juga, dimungkinkan maju ke Mahkamah Internasional. Bahwa Indonesia kalah dalam kasus Sipadan dan Ligitan mestinya menjadi self intropeksi, bukannya malah mencucimaki sang pemenang, bagai pecundang yang kalah di meja judi.
***
Memang agak unik mengapa dalam hubungan kedua Negara jiran ini kerap menimbulkan aksi kecaman yang keras di Indonesia. Kita ingat sejak kasus Ambalat, reog Ponorogo, tari Pendek, lagu Rasa Sayang E dan sebagainya, kenangan “ganyang Malaysia” hendak dihidupkan lagi. Hubungan sejarah dan cultural, bahkan kebersamaan dalam ASEAN seakan tidak pernah ada.

Diakui bahwa dua Negara sahabat yang sangat dekat mirip ibarat kakak beradik kandung dalam satu keluarga. Selalu saja antarsaudara terbuka peluang untuk bersengketa, misalnya dalam hal harta warisan atau perusahaan keluarga. Logis belaka. Tak mungkin rasanya kita akan bertengkar dengan warga Eskimo yang jauh dalam hal sengketa perbatasan.

Orang-orangtua bermetafor bahwa beberapa butir telur dalam satu keranjang yang tak punya tangan dan kaki saja bisa saling gesek dan geser, sehingga ada yang retak dan pecah. Saya atau Anda misalnya bagaimana mungkin berselisih secara pribadi dengan Walikota New York, yang nun jauh di sana?

Dinamika dan romantika macam itu dipastikan akan selalu terbuka kemungkinannya di masa depan dengan Malaysia. Tinggal bagaimana mengelolanya secara G to G dengan segenap regulasi internasional yang ada, tanpa satu pihak harus mutung hendak mengumumkan perang.

Secara histories bangsa ini selalu punya “musuh bersama.” Sejak era generasi Budi Utomo, Serikat Dagang Islam dan Indische Party yang kemudian ditunaikan oleh generasi Bung Karno dan Bung Hatta. Berbenih angkatan 1908, muncullah era Sumpah Pemuda 1928 menuju proklamasi kemerdekaan RI pada 1945. Jelas sekali musuh bersama kita adalah: kolonial Belanda dan fasisme Jepang.

Adakah itu gerangan yang hilang sejak Angkatan reformasi, yang diletikkan oleh Amien Rais, Gus Dur, Megawati dan Srisultan HB ke X, walaupun tak hendak mereduksi barisan mahasiswa yang menggugat Presiden Soeharto lengser? Masih ada nama SBY, Wiranto, Akbar Tandjung, Prabowo Subianto, Tifatul Sembiring, Muhaimin Iskandar, Fajhroel Rachman, Drajad Wibowo, Rizal Ramli dan sebagainya.

Mungkin, bedanya generasi pasca kemerdekaan, sejak 1908 hingga 1945 sempat berusia 37 tahun, sementara musim reformasi masih berumur 12 tahun, sehingga priodeisasinya masih menyatu. Terkesan lebih merupakan masa transisi, sehingga aktor pelaku generasi sebelumnya masih berbaur dengan angkatan yang lahir setelah Orde Baru tumbang.

Ironisnya yang mencuat adalah fenomena saling berebut kekuasaan saban ada Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres), meski demokratis belaka.

Sesungguhnya angkatan terdahulupun penuh dengan perbedaan ideology, sebutlah antara Bung Karno dan Hatta serta berbagai tokoh lainnya yang komunis, nasionalis dan Islamis, tetapi tetap dipersatukan kepentingan bersama menuju Indonesia merdeka. Batas-batas ideologi kerap hilang karena satu dengan lainnya saling berhubungan walau tetap berpijak di dua organisasi yang terpisah.

Kedua, sentimen kebangsaan mereka tidak sempit. Mereka tak terpancing dengan slogan Jepang yang seolah-olah akan menghadiahkan kemerdekaan. Mereka cermat membaca perkembangan politik dunia internasional sehingga Jepang yakin akan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan ada yang berani mengiritik Bung Karno dan Bung Hatta, dan nekad menculik kedua pemimpin itu untuk memproklamirkan kemerdekaan RI.

Berbeda dengan masa ini ketika modernisasi merajalela sebagai akibat mainstream Orde Baru yang tiga dasawarsa, sehingga pragmatisme pun lahir sebagai buahnya. Toh, kuala bersamanya seyogianya sama dan tak berubah. Yakni, kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang tak boleh terlupakan walaupun kepentingan politik masing-masing berbeda.

Dulu musuh bersama adalah kolonial Belanda dan fasis Jepang. Kini musuh kolektif adalah kemiskinan yang masih melilit kehidupan rakyat. Termasuk pembasmian korupsi yang masih merajalela. Tentu saja juga perekonomian bangsa yang belakangan ini kurang diperhitungkan di ASEAN. Ironis jika sang musuh adalah SBY atau Mega. Entah pula Prabowo atau Wiranto dan sebagainya. Semakin tragis jika sang musuh bersama adalah Malaysia. (***)

sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/09/04/71672/Malaysia-Bukan-Musuh-Bersama

Tidak ada komentar: