photo KoleksiSkripsiHeader.gif HP CS Kami 0852.25.88.77.47(AS), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com

SKRIPSI : kontribusi dan peran AJI Biro Surakarta dalam kehidupan pers di Surakarta tahun 1990-2002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orde Baru (Orba) yang memulai karir politiknya sejak pertengahan 1960-an menyusul jatuhnya Soekarno, menandai perkembangan baru dan berbeda dari pembentukan negara dalam masa Indonesia pasca kolonial. Secara ideologis Orba berbeda jauh dengan masa demokrasi terpimpin Soekarno yang bercirikan komitmen-komitmen sosialis dan populis. Meski gagasan seperti nasionalisme dan keadilan sosial tetap dipelihara namun gagasan itu cenderung dimaknai dengan cara yang relatif berbeda.[1] Nasionalisme tidak lagi dipahami dalam konteks radikal anti kapitalisme, sebagaimana di masa Soekarno berkuasa, tetapi lebih kurang sebagai suatu kesadaran atas kedaulatan nasional.

Negara berhasil mengontrol masyakarat sipil melalui cara korporatif dan mendapatkan konsensus politik melalui hegemoni ideologi. Atas dasar itu, Orba berhasil melembagakan partisipasi masyarakat melalui organisasi korporasi ciptaannya, atau kebijakan Organ Tunggal.

Hubungan pers dan pemerintah sempat berlangsung cukup baik, yaitu pada permulaan tahun 1967, pada saat pelimpahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto pada sidang MPRS. Pada periode ini Orba cenderung bersikap menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang keras pada pers. Penguasa masih tetap memberi suasana kondusif bagi kebebasan pers. Sikap pemerintah ini membuat membuat industri pers lantas tumbuh subur. Penelitian Judith B Aggasi, menyebutkan antara 1967 – 1979 terdapat 132 terbitan di Indonesia, harian maupun tabloid, dengan total tiras hampir tiga juta eksemplar.[2]

Pemerintah mulai bersikap keras terhadap pemberitaan pers Indonesia, ketika sikap kritis pers terhadap pelbagai masalah, seperti kasus korupsi pejabat, inefisiensi birokrasi dan pemborosan dana pembangunan. Pada Tanggal 2 Januari 1973, Panglima Kopkamtib, Jenderal Sumitro mencabut Surat Izin Terbit (SIT) sementara harian Indonesia Raya dan Sinar Harapan. Kopkamtib juga memberi teguran sangat keras terhadap harian Pos Kota, Kami dan Merdeka.[3] Puncaknya adalah peristiwa 15 Januari 1974 yang juga dikenal dengan sebutan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), saat mahasiswa berdemonstrasi memprotes kedatangan PM Jepang, Tanaka.

Pers Indonesia kemudian harus mengalami proses penyesuaian diri dan depolitisasi, dalam arti menghilangkan unsur-unsur politik dalam berita yang dimuat, kecuali yang mendukung pemerintah Orde Baru dan kebijakannya. Dapat dilihat bahwa depolitisasi tersebut merupakan akibat dari lepasnya pengaruh partai politik, maupun kekuasaan pemerintah.

Pemerintah memberikan sejumlah alasan untuk mengesankan bahwa tindakan pembredelan tersebut bukan dilakukan karena pemerintah yang anti kebebasan pers. Pemerintah menegaskan bahwa kehidupan pers Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Kebebasan pers di Indonesia tidak bisa disamakan dengan kehidupan pers yang terjadi di negara-negara barat yang liberal. Sebagai pers yang hidup di negara Pancasila, maka pers Indonesia adalah pers Pancasila. Kebebasan pers dalam negara Pancasila tetap dijamin sepenuhnya, asal kebebasan itu kebebasan bertanggungjawab.5

Pemerintah Orba tahu bahwa pers adalah salah satu bagian kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat, pers selalu menempatkan dirinya sebagai salah satu kekuatan sosial masyakarat yang berhadapan dengan kekuatan politis negara.6 Dengan kata lain, menguasai pers berarti menguasai masyarakat berserta seluruh sendi kehidupannya.

Pemerintah kemudian menerbitkan Surat izin Usaha Pernerbitan Perusahaan Pers (SIUPP), sebagai pengontrol media, yang penerapannya terdapat dalam Undang Undang Pokok Pers no 21/ 1982. Jika SIUPP sebuah terbitan dicabut oleh Departemen Penerangan, maka terbitan itu dapat saja langsung ditutup oleh pemerintah. Keputusan ini semakin menegaskan dominasi yang kuat dari pemerintah terhadap pers. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi profesi wartawan di Indonesia saat itu, memilih diam. Sikap diam ini beralasan, karena PWI sejak tahun 1977 berhasil dibawa masuk ke Golkar.7

Situasi ini membawa pers Indonesia menjadi mandul, berita-berita di media tidak lebih adalah jurnal tentang kegiatan pejabat, yang tanpa kritik. Pers menutup rapat-rapat informasi soal penyelewengan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial, masalah buruh, dan lainnya. Lewat pembungkaman terhadap pers, Orba menempatkan kedudukan masyarakat menjadi lemah. Pers yang merupakan salah satu unsur masyarakat menjadi lemah pula kedudukannya dan terpaksa harus menyesuaikan diri dengan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan negara.8

Pada periode 1990-an, saat muncul arus keterbukaan, kebebasan, dan pemberdayaan sipil, khususnya di dunia ketiga, arus perubahan itu mulai tampak. Pemerintah yang banyak ditekan soal kondisi sosio - politik oleh negara-negara barat, mulai bersikap melunak. Pers mulai melakukan liputan-liputan kritis, seperti Kedung Ombo, Timor - timur, dikotomi ABRI dan lain-lain. Pada 21 Juni 1994, diluar dugaan pemerintah membredel SIUPP tiga media terkemuka dan bertiras besar, Majalah Tempo, Editor dan Tabloid DeTik. Meski pemerintah mengatakan pembredelan itu lebih disebabkan karena masalah administratif, namun tidak bisa dipungkiri tulisan di media-media itulah yang membuat bredel itu terjadi. (Tempo menurunkan berita pembelian kontroversial kapal-kapal perang bekas Jerman Timur, DeTik mengulas kebocoran dana pembangunan, dan Editor yang menulis soal bisnis dan kekayaan anak presiden)

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, kali ini bredel direspon dengan perlawanan dari para jurnalis dan kelompok-kelompok yang mendamba kebebasan pers. Mengharap dari organisasi profesi seperti PWI juga tidak mungkin karena sejak lama PWI terkooptasi oleh pemerintah. Hingga pada 7 Agustus 1994, berkumpullah seratus jurnalis dari berbagai media, di desa Sirnagalih Bogor Jawa Barat. Pada hari itulah mereka menandatangai Deklarasi Sirnagalih. Deklarasi itu adalah menuntut dipenuhinya hak-hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak organ tunggal untuk jurnalis serta mengumumkan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Seiring dengan tumbangnya Soeharto, AJI kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi profesi jurnalis yang diperhitungkan. AJI menyebar di sejumlah kota besar dan ibu kota di Indonesia, termasuk di Surakarta pada 12 Juli 2000. Berdirinya AJI mampu memberikan warna tersendiri dalam dinamika pers di Surakarta. Kebebasan pers, dalam pelbagai wujud, menjadi tema utama aktivitas AJI Surakarta. Beberapa warna yang diberikan AJI Surakarta, antara lain adalah kampanye anti amplop. Amplop yang secara sederhana diterjemahkan sebagai, hadiah, bingkisan, uang atau barang pemberian narasumber kepada jurnalis, dimaknai sebagai suap, yang mengancam independensi dan kebebasan jurnalis.

Aktivitas lain adalah kemampuan AJI Surakarta dalam menggalang dukungan jurnalis lain, bersama dengan organisasi profesi jurnalis lain, dalam penyikapan kasus-kasus pers, khususnya di wilayah Surakarta. AJI Surakarta dalam perkembangannya juga mampu menempatkan diri sebagai penyelesai sejumlah sengketa pers, yang melibatkan jurnalis dan perusahaan media pers di Surakarta. Peran inilah yang memberi warna dalam kehidupan pers di Surakarta, hingga membuat eksistensi AJI Surakarta diakui.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membatasi diri pada organisasi profesi jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta, sebagai obyek utama penelitian. Selain sebagai organisasi profesi jurnalis yang konsisten dalam meperjuangkan kebebasan pers, AJI Surakarta juga konsisten dalam peningkatan profesionalisme jurnalis, dan banyak berperan dalam advokasi jurnalis di wilayah kota Surakarta.

Berdasar pada paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bermaksud mengupas beberapa permasalahan utama untuk dianalisa, yaitu:

1. Bagaimanakah latar belakang terbentuknya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Surakarta

2. Bagaimanakah kontribusi dan peran AJI Biro Surakarta dalam kehidupan pers di Surakarta tahun 1990-2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang terbentuknya dan perkembangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Surakarta

2. Mengetahui kontribusi dan peran AJI Surakarta dalam kehidupan pers di Surakarta tahun 1990-2002

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, diambil referensi dari beberapa pustaka dan menggunakan pendekatan teori tertentu untuk memperkuat dan mempertajam analisa.

Buku berjudul Beberapa Segi Perjuangan Sejarah Pers di Indonesia, karangan Abdurrahman Surjomiharjo yang melukiskan bahwa pembredelan terhadap media bukanlah hal yang baru di Indonesia. Abdurrahman juga merekam dengan teliti fenomena anti kekebasan pers sejak zaman kolonial sampai Orba.9

Untuk menjelaskan secara teoritis kemunculan AJI sebagai organisasi profesi tandingan dari PWI, digunakan teori pseudo affiliation (afiliasi seolah-olah) milik Antonio Gramsci. Gramsci menjelaskan bahwa dalam afiliasi individu atau kelompok dalam suatu organisasi, terbuka peluang untuk bersifat sementara dan tidak bertahan lama. Keharusan untuk berafiliasi dengan organisasi tertentu akan membuat pembusukan dari dalam, yang akhirnya pecah menjadi afiliasi baru. Afiliasi baru ini kemudian menjadi organisasi tandingan, yang tujuannya bisa sangat berbeda dengan organisasi awalnya. AJI muncul sebagai afiliasi baru dari PWI, yang dirasa semakin jauh tenggelam sebagai alat penguasa.10

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat negara demokratis. Dengan kebebasan pers pula, masyarakat akan terberdayakan dalam mengontrol penguasa, serta menjadi bagian dalam penyelenggaraan negara, dan bukan sebaliknya. Sidney Jones, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat meneliti kondisi politik Indonesia, termasuk tentang konflik antara pers dan penguasa.11

Buku berjudul Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru, karya Omi Intan Naomi, juga menjadi referensi penting, karena Omi meneliti tentang bentuk-bentuk penguasa kepada media, yang dilakukan oleh pejabat Deppen, militer, polisi dan politisi.12.

Tidak kalah penting adalah ceramah dari Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Depatemen Penerangan – Sukirno. Mengapa? Selama ini pemerintah Orba mengunakan istilah Pers Pancasila sebagai tipologi pers Indonesia, sehingga karakter pers Indonesia harus sesuai dengan budaya Pancasila. Sebagai perwujudan karakter bangsa, maka kebebasan pers di Indonesia menurut pemerintah tidak bisa dipersamakan dengan kebebasan pers di negara lain, khususnya negara-negara barat yang liberal. Buku ini menerangkan berbagai contoh soal devinisi pers menurut Orba, yang sering digunakan saat berbicara soal pers. Buku ini membantu untuk memahami seperti apa pers Indonesia di mata Orba.13

Hasil salinan rekaman pada radio ABC (Australia), BBC (Inggris), DW (Jerman), Radio Netherland (Belanda), VOA (Amerika Serikat), atas kasus bredel Tempo, Editor, DeTik, yang terdapat Bredel di Udara, mengupas kasus bredel tersebut, lengkap dengan wawancara terhadap semua yang terlibat dalam kasus ini. Buku ini juga berisi wawancara terhadap gerakan perlawanan jurnalis sampai terbentuknya AJI. Buku ini juga sangat menarik karena bersumber dari media luar negeri sehingga bisa disebut paling dalam dari segi analisis, karena saat bredel itu terjadi tidak satu pun media di Indonesia berani mengupas kasus tersebut secara tajam.14

Bagaimana kondisi dan peta politik Indonesia pada periode 1990-an, dimana Orba mulai mengalami kemerosotan meskipun posisinya masih cukup kuat? Bagaimana, Pemerintahan Orba yang totaliter, bisa melunak dan memberi angin pada analisis tajam dan kritis pada pers? Anders Uhlin yang mengungkap bahwa, Orba dipaksa mengikuti arus keterbukaan yang melanda dunia ketiga di awal tahun 1990-an. Perkembangan politik juga mengalami banyak perubahan menuju era keterbukaan, yang berpengaruh besar pula terhadap dunia pers Indonesia. Lontaran keterbukaan menjadi hal yang lazim diucapkan, dan segera disambut oleh media, dengan pemberitaan-pemberitaan yang lebih kritis.

Bagaimana AJI Biro Surakarta dapat memenuhi persyaratan sebagai organisasi baru yang harus memiliki eksistensi pada lingkungannya ? Dalam buku berjudul “Some Issues In Institution Buliding Theory”, Easmann menyatakan, bahwa proses pembaharuan, tidak pernah terlaksana secara spontan, tetapi butuh institusi yang mempunyai fungsi inovatif dan bisa mengemban misi pembaharuan. Menurut Easman, ada tiga prinsip yang bisa digunakan sebagai parameter keberhasilan institusi atau lembaga. Ketiganya mencerminkan eksistensi lembaga tersebut ditengah masyarakat. Pertama, net working atau jaringan kerja, kedua, keterterimaan lembaga tersebut ditengah masyarakat, dan ketiga, posisi atau penempatan lembaga dalam konteks sosial politik masyarakat. Inovasi merupakan perangkat penting dalam pembangunan organisasi, terlebih pada sebuah organisasi baru. Harus ada pembedaan antara the old and the new agar keterterimaan organisasi itu bisa semakin nyata di tengah masyarakat. Teori institutional building ini menjadi pisau yang tajam untuk menganalisa sejauh mana, AJI Biro Surakarta dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat.

E Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara khusus menganalisa bagaimana pengaruh kebebasan pers yang dikampanyekan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), khususnya di wilayah Surakarta, terhadap perkembangan demokrasi dalam periode tahun 1990 s/d 2002. Terkait dengan fokus utama permasalahan tersebut, maka penelitian ini melihat bagaimana perkembangan pers serta demokrasi Indonesia pada masa sebelumnya agar pengkajian bisa dilakukan lebih mendalam. Dari hal tersebut bisa ditentukan bahwa penelitian ini adalah penelitian sejarah sehingga relevan untuk memakai metode sejarah dalam penelitian ini.15

Dari penjelasan tersebut, penggunaan metode sejarah dilakukan dengan empat tahap proses penelitian. Proses pertama adalah heuristik yakni proses mencari data dan membangun fakta berdasarkan data-data tersebut. Dokumen berupa arsip aktivitas AJI, termasuk rekomendasi kongres-kongres AJI, maupun arsip-arsip kegiatan AJI Surakarta menjadi sumber primer yang akan dicari dan dikumpulkan dalam penelitian ini. Disamping itu, data yang bersumber dari media internet dan media cetak seperti surat kabar, majalah dan tabloid yang berisi informasi terkait akan disertakan dalam proses ini untuk melengkapi sumber data yang tidak bisa terungkap dalam sumber primer.

Proses kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber diperlukan untuk mencari otentisitas/keaslian dari berkas-berkas sumber yang berhasil diperoleh, dengan melakukan wawancara dari narasumber yang terkait. Kritik dilakukan secara intern maupun ekstern. Kritik intern digunakan untuk mencari keaslian teks dalam sumber atau untuk menguji kredibilitas narasumber. Sementara kritik ekstern ditujukan untuk mencari keaslian bentuk sumber atau mencari validitas data-data yang diterima atau diperoleh dari narasumber.

Proses ketiga adalah interpretasi, yakni sebuah proses menerjemahkan atau menafsirkan fakta-fakta yang didasarkan pada data-data yang telah diproses pada tahap sebelumnya (kritik sumber). Dengan proses ini, fakta-fakta yang beragam saling dikaitkan sehingga bisa terpetakan dengan jelas sebagai materi penyusunan tulisan sejarah secara utuh. Terakhir, proses yang dilakukan adalah historiografi. Pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dituliskan dalam bentuk kisah yang lugas, menarik serta logis.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengklasifikasian data yang telah terkumpul dalam pola, kategori dan uraian sehingga dapat ditemukan kerangka pemikiran yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kajian. Untuk menganalisis dan mengolah data yang terkumpul dalam penelitian ini digunakan analisa kualitatif.

Analisa ini dilakukan untuk membangun jalinan hubungan peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Selanjutnya dari analisa kualitatif akan ditarik kesimpulan dan interpretasi dari masalah yang ada berdasarkan kurun waktu yang ditentukan.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi dalam 5 hal yang terdiri dari;

Bab I, pendahuluan, berisi latar belakang, isi penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi perjalanan sejarah kehidupan pers Indonesia sejak Orde Baru dimulai sampai dengan terbentuknya AJI di Bogor dengan kondisi sosio politik Indonesia saat itu. Pembahasan ini sangat relevan untuk diungkap, karena dapat menggambarkan geliat perlawanan jurnalis memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia.

Bab III, berisi sejarah AJI Surakarta, serta visi dan misi AJI, yang akhirnya memunculkan eksistensi AJI Surakarta yang diakui banyak kalangan.

Bab IV, peran AJI Surakarta dalam kehidupan pers di Kota Surakarta, yang berisi paparan agenda AJI dalam mengkampanyekan kebebasan pers, dan juga penyikapan serta tindakan AJI Surakarta terhadap kasus-kasus pers, baik itu yang melibatkan perusahaan pers ataupun yang melibatkan jurnalis. Ini menjadi perhatian AJI Surakarta sekaligus sebagai fokus gerak yang mencerminkan konsistensi AJI Surakarta.

Bab V, Kesimpulan, mencari jawaban permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.



[1] AS Hikam, Muhammad, 1991, Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Poltik di Indonesia, Jakarta: Prisma, no.3 th XX, halaman 25.

[2] Dalam masa itu tiras yang terjual untuk harian adalah dua juta eksemplar dan mingguan terjual 1.542.200 eksemplar. Sebagain media yang dilarang terbit di zaman Orde Lama, juga terbit kembali seperti Pedoman, dan Pos Indonesia. Namun usaha stabilisasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Orba atas warisan hiper krisis Orde Lama, memberi pengaruh besar. Harga kertas naik tinggi, dan banyak perusahaan pers tutup. Lihat Judith B Aggasi dalam Akhmad Zaini Akbar¸1995, Kisah Pers Indonesia tahun 1966 – 1974,Yogyakarta: LkiS, halaman 55.

[3] Ibid.,halaman 69.

5 Departemen Penerangan, 1983, Pers Bebas Bertanggungjawab, Himpunan Pidato / ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan – Sukirno, Jakarta, halaman 52.

6 Mc Quail, Dennis, 1989, Teori Komunikasi Massa, Sebuah Pengantar, Jakarta, Erlangga, halaman 39.

7 AJI dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1998, Pers di Terpa Krisis, Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tahun 1997-1998, Jakarta, halaman 23.

8 M. Syafii Anwar, 1995, Pemikiran dan aksi Islam Indonesia (Kajian Tentang Politik Cenedkiawan Indonesia), Jakarta: Paramadina, halaman 9.

9 Abdurrahman Surjomiharjo, 2002, Beberapa Segi Perjuangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

10 Antonio Gramsci, 2000, Menjadi Intelektual Organik, Yogyakarta: Insist Pers, halaman 85.

11 Sidney Jones, 1999, Membelenggu Kebebasan Dasar ( 3 Kebebasan Dasar Di Asia), Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

12 Omi Intan Naomi, 1996, Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru¸ Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

13 Departemen Penerangan, 1983, Pers Bebas Bertanggungjawab, Himpunan Pidato / ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan – Sukirno, Jakarta.

14 Tim ISAI, 1996, Bredel di Udara (Rekaman radio ABC, BBC, DW, Radio Netherland, dan VOA seputar pembredelan DeTik, Tempo, dan Editor Juni 1994)¸ Jakarta: Istitut Studi Arus Informasi (ISAI).

15 Nugroho Notosusanto, 1978, Masalah Penelitian Sejarah: Suatu pengalaman, Jakarta: Yayasan Idayu, halaman 11.

Tidak ada komentar: