PENGARUH BANYAKNYA PARTAI
TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
A. LATAR BELAKANG
Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang Indonesia baru dua kali benar-benar mengadakan pemilu yang diikuti banyak partai. Yang pertama adalah tahun 1955 yaitu pemilu yang pertama dan yang kedua adalah tahun 1999 atau pemilu terkahir sebelum hari ini. Walaupun tidak semua partai mendapatkan jumlah pemilih yang memadai, tetapi perwujudan banyak partai itu, dinilai positif sebagai semangat demokrasi yang tinggi.
Kemajemukan masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi timbulnya banyak partai di Indonesia. Baik itu di latar belakangi agama, suku, aliran politik, bahkan tokoh. Semuanya merasa berhak untuk terwakili untuk ikut memimpin negara Indonesia. Padahal jika mau diteliti lebih dalam, tidak semua partai sebenarnya benar-benar layak untuk ikut berkompetisi. Maka kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang baru kepartaian yang dirasakan lebih ketat.
Dalam kondisi psikologis negara yang a sekarang ini, kemajemukan lebih cenderung membahayakan daripada menjadi aset kekayaan bangsa. Jika ini dihubungkan dengan ketahanan nasional, maka merupakan ancaman yang serius. Negara Indonesia adalah negara besar karena keanekaragam sumber daya alam sebagai kekayaan negara. Padahal kepemilikan sumber daya alam itu sangat majemuk, sehingga jika sampai terjadi kericuhan antar etnis atau golongan, sangat mengancam sumber-sumber kekayaan negara, yang ujung-ujungnya mengancam eksistensi negara Indonesia sendiri.
B. PEMBAHASAN
Memang terlalu berlebihan jika kita langsung mevonis bahwa berdirinya banyak partai memicu timbulnya semangat perpecahan. Namun tidak bisa pula serta merta hal itu diabaikan. Partai adalah wujud adanya kelompok dalam negara yang harus mewakili kepentingan politik. Maka efektifitas dari perwujudan partai tersebut sangat ditentukan oleh latar belakang partai tersebut didirikan. Sebuah partai jika memang ingin disebut sebagai wakil kelompok masyarakat seharusnya lahir dari keinginan masyarakat sendiri untuk membentuk kelompok, secara wajar. Sebagai contoh sederhana, jika terdapat ribuan petani yang menggarap lahan yang sama dengan tanaman yang sama, maka akan terbentuk perkumpulan petani A. Atau jika ada kelompok buruh sepatu, dan lain-lain. Pendapat yang mereka suarakan akan cenderung apa adanya dan realistis.
Dalam ilmu politik, partai adalah alat untuk mencapai kekuasaan. Pembenaran politik terdapat pada kuantitas dukungan dan kemenangan diplomasi. Keterwakilan suatu kelompok menjadi subyektif dalam hal ini. Maka pembentukan partai sebagai alat politik, cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal seperti inilah yang potensial menimbulkan konflik. Kesadaran berpartai sewajarnya dimulai dari semangat menyampaikan pendapat. Bukan semangat untuk mencapai kekuasaan. Walaupun dalam teori politik hal itu dibenarkan, terbukti hal-hal itu seringkali memicu konflik yang serius, bahkan di negara-negara asal demokrasi seperti Amerika dan Inggris sekalipun.
Lalu bagaimana peran partai yang seharusnya? dan benarkah sistem kepartaian hanya akan melahirkan konflik dan pertentangan kepentingan ? Secara realistis hanya kenyataanlah yang nanti bisa menjawab. Menghadapi ketidakpastian tersebut, sebagai masyarakat yang berada pada negara yang menganut sistem partai dan demokrasi, maka masyarakat sendirilah yang menjadi kunci jawabannya. Konflik, perpecahan atau sebaliknya persatuan dan persamaan adalah sesuatu yang tidak mungkin berdiri secara mutlak. Dalam hal ini sebaiknya masyarakat menumbuhkan kesadaran akan bahayanya konflik sekecil apapun dan pentingnya persatuan dan toleransi pada saat-saat tertentu. Konflik tidak harus menghasilkan pemenang, dan persatuan tidak pula harus lahir dari rahim satu kelompok. Kadang-kadang semua hanyalah merupakan kebijaksanaan saja, dan dibutuhkan kedewasaan masyarakat untuk menghormati keadaan-keadaan seperti itu.
Kesadaran akan langgengnya perbedaan dan pentingnya persatuan pada masyarakat, akan memicu munculnya partai-partai secara sehat. Oknum-oknum licik dengan sendirinya akan sulit untuk bermain-main untuk mengegolkan kepentingan mereka. Hal ini terjadi karena telah berkembangnya ketahanan masyarakat akan eksistensi dirinya, dan pentingnya menghormati orang lain. Eksistensi diri sendiri sangat ditentukan oleh eksistensi lingkungan sekitarnya pada skala yang lebih besar. Dengan demikian tidak akan terjadi kerusuhan di dalam masyarakat yang hanya disebabkan adanya perbedaan partai politik. Karena masyarakat dapat menempatkan partai politik pada porsi yang sesungguhnya.
C. KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa :
1. Kemajemukan dalam negara Indonesia sangat potensial diangkat sebagai pemicu timbulnya perpecahan.
2. Konflik-konflik akibat perpecahan antar golongan yang berbeda akan menggerogoti ketahanan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap permasalahan negara baik dalam maupun luar negeri.
3. Persamaan bukanlah merupakan sesuatu yang harus terjadi dalam skala mutlak untuk mewujudkan persatuan, sedangkan persatuan adalah syarat mutlak akan tumbuhnya ketahanan nasional.
4. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab yang seimbang untuk turut serta menumbuhkan kedewasaan bersikap, agar tidak mudah terombang-ambing oleh oknum-oknum dalam partai politik yang bermain untuk mencapai kepentingannya sendiri.
BAHAN BACAAN
Admosudirjo, Pengambilan Keputusan, Jakarta Ghalia Indonesia, 1992
TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
A. LATAR BELAKANG
Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang Indonesia baru dua kali benar-benar mengadakan pemilu yang diikuti banyak partai. Yang pertama adalah tahun 1955 yaitu pemilu yang pertama dan yang kedua adalah tahun 1999 atau pemilu terkahir sebelum hari ini. Walaupun tidak semua partai mendapatkan jumlah pemilih yang memadai, tetapi perwujudan banyak partai itu, dinilai positif sebagai semangat demokrasi yang tinggi.
Kemajemukan masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi timbulnya banyak partai di Indonesia. Baik itu di latar belakangi agama, suku, aliran politik, bahkan tokoh. Semuanya merasa berhak untuk terwakili untuk ikut memimpin negara Indonesia. Padahal jika mau diteliti lebih dalam, tidak semua partai sebenarnya benar-benar layak untuk ikut berkompetisi. Maka kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang baru kepartaian yang dirasakan lebih ketat.
Dalam kondisi psikologis negara yang a sekarang ini, kemajemukan lebih cenderung membahayakan daripada menjadi aset kekayaan bangsa. Jika ini dihubungkan dengan ketahanan nasional, maka merupakan ancaman yang serius. Negara Indonesia adalah negara besar karena keanekaragam sumber daya alam sebagai kekayaan negara. Padahal kepemilikan sumber daya alam itu sangat majemuk, sehingga jika sampai terjadi kericuhan antar etnis atau golongan, sangat mengancam sumber-sumber kekayaan negara, yang ujung-ujungnya mengancam eksistensi negara Indonesia sendiri.
B. PEMBAHASAN
Memang terlalu berlebihan jika kita langsung mevonis bahwa berdirinya banyak partai memicu timbulnya semangat perpecahan. Namun tidak bisa pula serta merta hal itu diabaikan. Partai adalah wujud adanya kelompok dalam negara yang harus mewakili kepentingan politik. Maka efektifitas dari perwujudan partai tersebut sangat ditentukan oleh latar belakang partai tersebut didirikan. Sebuah partai jika memang ingin disebut sebagai wakil kelompok masyarakat seharusnya lahir dari keinginan masyarakat sendiri untuk membentuk kelompok, secara wajar. Sebagai contoh sederhana, jika terdapat ribuan petani yang menggarap lahan yang sama dengan tanaman yang sama, maka akan terbentuk perkumpulan petani A. Atau jika ada kelompok buruh sepatu, dan lain-lain. Pendapat yang mereka suarakan akan cenderung apa adanya dan realistis.
Dalam ilmu politik, partai adalah alat untuk mencapai kekuasaan. Pembenaran politik terdapat pada kuantitas dukungan dan kemenangan diplomasi. Keterwakilan suatu kelompok menjadi subyektif dalam hal ini. Maka pembentukan partai sebagai alat politik, cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal seperti inilah yang potensial menimbulkan konflik. Kesadaran berpartai sewajarnya dimulai dari semangat menyampaikan pendapat. Bukan semangat untuk mencapai kekuasaan. Walaupun dalam teori politik hal itu dibenarkan, terbukti hal-hal itu seringkali memicu konflik yang serius, bahkan di negara-negara asal demokrasi seperti Amerika dan Inggris sekalipun.
Lalu bagaimana peran partai yang seharusnya? dan benarkah sistem kepartaian hanya akan melahirkan konflik dan pertentangan kepentingan ? Secara realistis hanya kenyataanlah yang nanti bisa menjawab. Menghadapi ketidakpastian tersebut, sebagai masyarakat yang berada pada negara yang menganut sistem partai dan demokrasi, maka masyarakat sendirilah yang menjadi kunci jawabannya. Konflik, perpecahan atau sebaliknya persatuan dan persamaan adalah sesuatu yang tidak mungkin berdiri secara mutlak. Dalam hal ini sebaiknya masyarakat menumbuhkan kesadaran akan bahayanya konflik sekecil apapun dan pentingnya persatuan dan toleransi pada saat-saat tertentu. Konflik tidak harus menghasilkan pemenang, dan persatuan tidak pula harus lahir dari rahim satu kelompok. Kadang-kadang semua hanyalah merupakan kebijaksanaan saja, dan dibutuhkan kedewasaan masyarakat untuk menghormati keadaan-keadaan seperti itu.
Kesadaran akan langgengnya perbedaan dan pentingnya persatuan pada masyarakat, akan memicu munculnya partai-partai secara sehat. Oknum-oknum licik dengan sendirinya akan sulit untuk bermain-main untuk mengegolkan kepentingan mereka. Hal ini terjadi karena telah berkembangnya ketahanan masyarakat akan eksistensi dirinya, dan pentingnya menghormati orang lain. Eksistensi diri sendiri sangat ditentukan oleh eksistensi lingkungan sekitarnya pada skala yang lebih besar. Dengan demikian tidak akan terjadi kerusuhan di dalam masyarakat yang hanya disebabkan adanya perbedaan partai politik. Karena masyarakat dapat menempatkan partai politik pada porsi yang sesungguhnya.
C. KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa :
1. Kemajemukan dalam negara Indonesia sangat potensial diangkat sebagai pemicu timbulnya perpecahan.
2. Konflik-konflik akibat perpecahan antar golongan yang berbeda akan menggerogoti ketahanan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap permasalahan negara baik dalam maupun luar negeri.
3. Persamaan bukanlah merupakan sesuatu yang harus terjadi dalam skala mutlak untuk mewujudkan persatuan, sedangkan persatuan adalah syarat mutlak akan tumbuhnya ketahanan nasional.
4. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab yang seimbang untuk turut serta menumbuhkan kedewasaan bersikap, agar tidak mudah terombang-ambing oleh oknum-oknum dalam partai politik yang bermain untuk mencapai kepentingannya sendiri.
BAHAN BACAAN
Admosudirjo, Pengambilan Keputusan, Jakarta Ghalia Indonesia, 1992
Komentar